oleh

Diduga Copy Paste, Tanpa Perencanaan Matang. LSM Petisi Akan Layangkan Surat Ke DPRD.

Share

Tanjab Barat-, Dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan Skala kawasan yang bersumber dari dana APBD-P Tanjabbarat tahun 2020, melalui Dinas  Perkim. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Petisi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Syarifuddin AR akan melayangkan surat secara resmi kepada Sekeretariat DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menurut Syarifuddin AR, tujuan surat tersebut meminta anggota DPRD Tanjabbarat untuk merevisi kembali kegiatan skala kawasan yang di usulkan dinas perkim Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasalnya, dalam kegiatan tersebut ia menduga ada kejanggalan, seperti dalam perencanaan fisik dan lokasi begitu juga dengan pelaksanaan  proses lelang/tender oleh tim pokja/ULP terkesan dipaksakan alias kejar tayang. Karena berdasarkan  data-data yang LSM Petisi himpun dari sekian lokasi kegiatan yang dilaksanakan rawan terjadi tumpang tindih dengan kegiatan dana Kota tanpa kumuh (KOTAKU),”katanya.

Untuk itu LSM Petisi beharap  DPRD Tanjabbarat cepat melakukan tindakan, agar jangan  sampai program  baik antara eksekutif dan legislatif untuk masyarakat ini  ternodai oleh oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan kepentingan pribadinya dalam kegiatan ini dengan berbagai trik, salah satunya perencanaan fisik,lokasi dan proses lelangnya yang kita duga main Cofee paste atau tembak atas kuda.

Dikatakan Syarifuddin bukti kejanggalan ini kita temukan dari berapa titik lokasi kegiatan di Kelurahan kampung nelayan,Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjabbar,tersebut, seperti Jalan  musyawarah yang sebelumnya fisiknya telah dilaksanakan menggunakan program kegiatan dana Kota tanpa kumuh (KOTAKU),tapi di kegiatan skala kawasan dinas perkim kembali bakal melaksanakan kegiatan dilokasi yang sama.”artinya kegiatan ini bakal terjadi tumpang tindih,”tuturnya.

Jika kegiatan dipindahkan kelokasi lain, maka harus dilakukannya revisi ulang perencanaan fisik dan lokasi yang baru dan begitu juga dengan pelaksanaan  proses lelang/tender oleh tim pokja/ULP Pemkab Tanjabbarat. karena ajuan nama program kegiatannya tentunya sesuai fisik dilapangan dengan tertera didalam buku DPA APBD-P Kabupaten Tanjabbar tahun 2020 dan tentunya berdasarkan persetujuan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar sebagaimana acuan peraturan perundang-undangan berlaku.

“Saran kita lebih baik di batalkan dari pada menimbulkan persoalan,”katanya.

Dijelas Syarifuddin AR,pelaksanaan program kegiatan Skala kawasan yang bersumber dari dana APBD-P KabupatenTanjabbar tahun 2020,dinas perkim tersebut terkesan dipaksakan alias kejar tayang.

Selain itu Syarifuddin AR juga mengatakan,kegiatan Skala kawasan diduga gagal perencanaan.untuk itu selain menyurati DPRD Tanjabbarat,kita  juga beharap kepada institusi penegak hukum agar melakukan penyelidikan untuk mendapatkan dokumen dugaan perencanaan abal-abal yang  hanya dibuat diatas meja tampa cek dilapangan, akibat permasalahan tersebut indikasi kuat terjadinya kerugian keuangan negara/daerah disebabkan ditundanya pekerjaan proyek skala kawasan yang menelan anggaran senilai Rp 1 Milyar.”tutupnya.

 Terkait hal tersebut, pihak Dinas Perkim melalui PPK Ganzirwan Rizal menyatakan sudah dipindahkan pekerjaan skala kawasan yang sebelumnya berada di Jalan Musawarah, akan tetapi tetap berada dikawasan kampung nelayan. Saat ditanyakan apakah akan ditenderkan ulang dan akan lakukan mekanisme ulang pihaknya menyatakan tidak ditenderkan akan tetapi dipindahkan ke lokasi lain.

” Itu tidak ditenderkan ulang hanya dipindahkan ke lokasi lain tetapi tetap berada dikawasan kampung nelayan”

Reporter : Ipandri Arahman Hadi

Komentar

News Feed