oleh

Ungkap Menyalahi Aturan Terkait Pembangunan Jalan Rabat Beton, Ini pernyataan Inspektorat Dan BKAD.

Share

Tanjab Barat-, Terkait Pembangunan peningkatan jalan setapak rabat beton penghubung antar dua desa parit sidang dan parit serindit dibangun tidak sesuai dengan DPA, yang berada di kecamatan pengabuan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menuai tanggapan serius dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat, DPRD hingga Inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kembali mendapat tanggapan serius dari Encep Zarkasih, kepala Inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahwa pengalihan pembangunan peningkatan jalan setapak rabat beton tersebut tidak bisa semena – mena bisa dipindahkan. apalagi sudah disahkan oleh anggota Legislatif dan Eksekutif.

“Tidak bisa main pindah begitu saja, karena ada aturannya. Harus ada melalui mekanisme yang jelas itu pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab ini kegiatan yang sudah dalam DPA disepakati bersama Eksekutif (Pemerintah) dan Legeslatif (DPRD).” Ujar Encep Zarkasih, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. saat dikonfirmasi awak media

Sebelumnya Kepala Desa Sidang bungkam saat dikonfirmasi. Namun akhirnya angkat bicara terkait pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perkim, Bekerjasama dengan Konsultan dan Kontraktor.

“Tidak ada sama sekali bang Komunkasi, baik pihak Dinas Perkim, konsultan dan kontraktor. Tau – tau sudah dibangun di desa serindit” Tutur Kades Sidang saat dikonfirmasi awak media

Terpisah dihari yang sama kepala BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Raji’un Sitohang dikonfirmasi, menyatakan tidak bisa dilakukan pencairan jika kegiatan proyek dikerjakan luar dari lokasi DPA. Namun keterangan kepala BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Diduga tidak sesuai dengan realita yang ada. dan pembangunan jalan penghubung dua desa tersebut tetap berlanjut dan selesai pencairan hingga 100%.

“Tidak boleh, tetapi cair tidaknya tergantung yang mengusulkan ,kita di BKAD tidak bisa mengetahui apa itu salah lokasi yang jelas dasar pencairan kita terima harus sesuai DPA.jika ada rekanan yang mengerjakan salah lokasi itu yang tau yang ngerjakan.”terang Raji’un.

Reporter : Ipandri Arahman Hadi

Komentar

News Feed