oleh

Keterbukaan Informasi, Belajarlah Dari Khalifah Umar

Share
  • Oleh : Mohd Haramen

DIERA Modern ini, keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban bagi lembaga publik. Mengingat,  rakyat yang sudah dibebankan pembayaran pajak semestinya mengetahui kemana uang pajak itu dibelanjakan. Pemerintahpun menyadari hal itu, dan telah mengesahkan UU  No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana melalui UU tersebut, pemerintah mewajibkan semua badan publik untuk mengekspose kebijakan yang diambilnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Harus diakui, memang dalam UU itu, ada batasan informasi yang harus disajikan kepada publik. Ada informasi-informasi yang dilarang untuk diberikan kepada publik. Seperti yang terdapat dalam pasal 6 UU No 14 ini. Dimana pada pasal itu, disebutkan informasi yang tidak boleh diberikan kepada publik yakni, informasi   yang  dapat  membahayakan negara. Kemudian,  informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Lalu, informasi yang  berkaitan dengan hak-hak pribadi. Juga ada informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Dan/atau Informasi Publik  yang diminta belum dikuasai  atau didokumentasikan.

Sedangkan informasi yang wajib disediakan badan publik secara berkala yakni pertama, daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Kemudian, hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Lalu, Ketiga, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. Dan Keempat, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik. Serta yang Kelima, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga. Yang Keenam, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik    dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Lalu yang Ketujuh, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dan/ atau yang Kedelapan, laporan mengenai   pelayanan   akses   Informasi Publik sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang.

Badan Publik yang dimaksudkan oleh UU No 14 ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Juga yang termasuk badan lain yang fu ngsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Terlebih sebagian atau seluruh  dananya bersumber dari APBN maupun APBD. Tak hanya itu, badan publik yang dimaksud dalam UU ini juga termasuk organisasi   nonpemerintah, tapi sebagian atauseluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD,  sumbangan masyarakat, dan/atau luarnegeri.

Kalau mengkaji UU ini tentunya kita bisa melihat bahwa seluruh badan publik tidak boleh menutup nutupi informasi tentang kebijakan terhadap rakyat. Hanya saja dalam realitas di lapangan terkadang rapat-rapat lembaga public yang membahas nasib rakyat, ada yang dilakukan secara tertutup. Padahal dampak rapat tersebut jika diketahui publik tidak sampai merugikan negara. Hal ini bisa saja terjadi karena mungkin ketidaktahuan pejabat publik tentang keberadaan UU No 14 tahun 2008 tersebut. Meski dalam UU ini juga dijelaskan, menghalangi kegiatan dalam mengakses informasi publik bisa diadukan ke pengadilan. Makanya kita perlu belajar dengan pemimpin-pemimpin masa lalu, sebut saja Khalifah Umar bin Khattab.

Belajar dari Umar

Setelah dibai’at oleh masyarakat Madinah sebagai Khalifah kedua, Umar bin Khattab berpidato di hadapan rakyatnya. Isi pidatonya seperti ini “Hai rakyat semuanya, Aku diangkat mengepalai kalian, Dan aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku membuat kebaikan, Maka dukunglah aku. Jika aku membuat kejelekan, Maka luruskanlah aku. Kebenaran itu suatu amanat, Dan kebohongan itu suatu khianat. Yang terlemah diantara kalian aku anggap yang terkuat sampai aku mengambil dan memulangkan haknya. Yang terkuat diantara kalian aku anggap yang terlemah sampai aku mengambil hak si lemah dari tangannya. Janganlah seorangpun diantara kalian meninggalkan jihad. Kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya.

Bila aku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya tidak ada kewajiban patuh kepadaku. Kini marilah kita melakukan sholat, Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kalian,”.

Saat Khalifah Umar berpidato itu, salah seseorang menyahut, “Saya tidak akan taat sebelum anda mengatakan dari mana anda peroleh jubah anda itu.” Lalu sang Khalifah meminta anaknya, Abdullah menjelaskan jubahnya itu. Lalu, Abdullah mengatakan, bahwa jubah itu adalah hasil gabungan hak ayahandanya dan haknya sendiri dari baitul mal.

Dari kisah ini, dapat kita ambil pelajaran, betapa besar hak rakyat dalam mendapatkan informasi. Bahkan, tentang kekayaan pribadi pejabat sendiri, rakyat memiliki hak mendapatkan informasinya. Karena gaji para pejabat publik dari uang rakyat. Ketika harta yang dimiliki pejabat lebih besar dari gaji yang ia peroleh, rakyat bisa mempertanyakannya.  Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab tersebut. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama pejabat publik yang saat ini sedang mengemban amanah.

(Penulis adalah Koordinator Wilayah Laskar Santri Nusantara Provinsi Jambi)

Komentar

News Feed