oleh

Tanggapi Kasus Pemukulan Wartawan, Praktisi Hukum Bungo ikut Berkomentar

Share

Muara Bungo – Pada hari Sabtu 29 Mei 2021 lalu, dua wartawan di Kabupaten Bungo diduga menjadi korban pemukulan dan pengeroyokan oleh oknum pelangsir minyak di SPBU 23.372.13 yang berada di jalan Lingkar, Dusun (Desa) Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi.

Kedua wartawan itu, yakni Taufik merupakan kontributor TV ONE dan Yadi wartawan Jambione, dan pada malamnya didampingi sejumlah wartawan mereka berdua resmi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bungo.

Dan dari kejadian itu, sejumlah organisasi pers di Kabupaten Bungo melakukan aksi damai ke Mapolres Bungo agar kasus ini ditindaklanjuti sesuai hukum. Yang mana aksi tersebut dilakukan beberapa organisasi pers yang ada di Bungo, seperti PWB, IJTB, SMSI, JOIN, IWB, AWI, PWRI, AJI, PWI, IJTI.

Namun, dikalangan wartawan dikabarkan kedua korban mencabut laporan yang mereka buat di Mapolres Bungo. Perdamaian dan pencabutan laporan ini diduga karena unsur pemaksaan dan dibawah tekanan. Pihak SPBU dikabarkan diduga menekan keluarga korban dan membujuk agar korban mencabut laporannya di Mapolres Bungo.

Informasi perdamaian ini juga diperkuat dengan adanya foto yang beredar digroup WhatsApp wartawan Bungo, dimana tampak dua korban bertemu dengan utusan dari SPBU diruangan penyidik Polres Bungo.

Dalam foto yang beredar, tampak korban dan orang kepercayaan SPBU nakal itu memegang sebuah kertas yang diduga sebagai surat perdamaian. Didalam foto itu juga ada seorang yang diduga sebagai penyidik Polres Bungo.

Kapolres Bungo AKBP M Lutfi ketika dikonfirmasi membenarkan jika saat ini memang ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak.

Kata Kapolres, saat ini pihaknya tengah memproses penghentian penyidikan. Hal itu berdasarkan kesepakatan perdamaian dan pencabutan laporan. “Dasar perkap Kapolri Restoratif justice,” kata Kapolres Bungo

Terkait hal ini, Praktisi Hukum Kabupaten Bungo, Isnaini, SH, MH ikut berkomentar, ia menilai dalam peristiwa pidana ini ada kesamaan dengan kasus krishatta.

Dimana jelasnya, pada saat itu penasehat hukumnya mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Karena JPU tidak mempertimbangkan perdamaian dan pencabutan laporan oleh pelapor, sehingga eksepsi tersebut dalam putusan telah ditolak oleh majelis hakim karena penganiayaan merupakan delik biasa/delik murni. Dimana perdamaian dan pencabutan laporan tidak dapat menghentikan proses hukum.

“Disini sudah sangat jelas bahwa jika penyidik dalam hal ini mengedepankan penyelesaian melalui restoratif justice adalah hal yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum pidana kita.” ungkapnya, Jumat (4 Juni 2021)

Sebelumnya, praktisi hukum Provinsi Jambi Abu Djaelani juga menyebut jika dalam perkara ini, Polres Bungo harus berhati-hati dalam mengambil sikap, karena jika salah, maka akan berakibat fatal.

Menurut Abu, kejadian pemukulan tersebut merupakan tindakan kriminal murni. Jika mengikuti undang-undang, kejadian tersebut melanggar pasal pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 170 KUHP tengang pengeroyokan.

“Ini merupakan delik biasa, maka apabila para pelaku dan korban telah berdamai dan mencabut laporan maka perdamaian tersebut tidak menghilangkan pidana dan proses hukum harus tetap berjalan,” kata Abu Djaelani.

Katanya, yang bisa dicabut berkasnya atau di SP3 kan itu merupakan delik aduan, dimana jika delik aduan harus ada pihak yg drugikan atau korban yang melaporkan lansung kepada pihak yang berwajib. “Kapolres harus hati-hati dalam mengambil keputusan ini,” ungkapnya.

Alumni UIN STS Jambi ini menyebut, jika kepolisian mengambil kebijakan dengan menerapkan keadilan restoratif justice berdasarkan perkapolri nomor 6 tahun 2019, maka harus ada syarat materil dan formil. Salah satunya tidak ada lagi pihak menolak dengan dihentikan perkara tersebut atau tidak ada gejolak.

“Sementara kasus ini masih bergejolak. Masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan penghentian kasus ini,” tegasnya

Untuk diketahui, kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan yakni pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik yang tertuang didalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. (tj)

Komentar

News Feed