oleh

Bappeda Gelar Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2020

Share

Muara Bungo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bungo mengadakan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2020, Senin (18/2/2019) di Aula Cempaka Kuning Bappeda Bungo.

Rapat evaluasi serta konsultasi ini dalam rangka mewujudkan fokus pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Bungo H. Mashuri tersebut dihadiri sekretaris Daerah H. Ridwan Is, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak Kecamatan.

Bupati Bungo H. Mashuri di dampingi Kepala Bappeda Ir. Syafrizal saat diwawancarai awak media

H. Mashuri menyampaikan, bahwa Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2020 merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 354 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah yang salah satunya dilakukan dalam bentuk konsultasi publik.

“Perencanaan yang partisipatif artinya konsep perencanaan pembangunan merupakan produk dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat jawaban terhadap permasalahan,“ kata Bupati

Dilanjutkan bupati, pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien bisa diukur dari kinerja setiap perangkat daerah, sebab dengan adanya pengukuran kinerja, akan teridentifikasi keberhasilan atau kegagalan kerja yang dilakukan.

“Jika tidak mampu memahami kegagalan, maka kita tidak akan bisa memperbaikinya, karena keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja akan  berimplikasi pada dukungan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.

Ir. Syafrizal, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bungo juga mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tuntut mampu membuat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Dalam perencanaan harus tepat sasaran, efisien dan berdampak langsung serta memiliki nilai strategis pada tumbuh kembang produktifitas setiap wilayah serta kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya

Ir. Syafrizal menjelaskan, ada beberapa indikator yang saat ini yang pokus di bahas dalam forum konsultasi tersebut. Yang pertama soal peningkatan nilai tambah serta pendapatan daerah melalui ekonomi, sosial, budaya, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup.

Kendati demikian, pihaknya tetap pokus pada memenuhi bidang sarana dan prasarana, sehingga dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat lebih berimbang.

“Rapat evaluasi ini juga menyelaraskan program kegiatan daerah dengan usulan program Musrembang tingkat kecamatan, dan mempertajam indikator target kerja perangkat daerah serta optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas.” singkatnya

Penulis : Ita
Editor : Ahmad Pudaili

Komentar

News Feed