oleh

Pengelolaan Dana Desa 20 Desa di Kabupaten Sarolangun Dipertanyakan

Share

Sarolangun – Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun (AMPS) unjuk rasa ke Dinas PMD, Inspektorat hingga Kantor Bupati Sarolangun, pada Kamis (19/12/2019) sekira pukul 10:00 Wib.

AMPS meminta Inspektorat Sarolangun mengaudit Dana Desa (DD) dan Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) pada 20 Desa di Kabupaten Sarolangun, adapun 20 desa yang dimaksud diantaranya Desa Bukit Berantai, Paniban Baru, Datuk Nanduo, Padang Jering, dan Desa Muaro Pemuat, kelima Desa tersebut yang terdapat di Kecamatan Batang Asai.

Sementara Desa yang terdapat di Kecamatan Limun diantaranya, Desa Panca Karya, Napal Melintang, Temalang, dan Berkun.

Juga sejumlah Desa Kecamatan Air Hitam yakni, Desa Pematang Kabau, Mentawak Baru, Desa Baru, sementara itu Desa Pemuncak (CNG), Desa Bukit Tigo (Singkut), Desa Lubuk Sepuh (Pelawan), Desa Pemusiran (Mandiangin), Desa Merantih Jaya (Mandiangin), Desa Sepintun (Pauh), Taman Bandung (Pauh) dan Desa Muaro Lati Kecamatan Bathin VIII.

Iskandar, korlap aksi mengatakan dirinya bersama rekan-rekanya meminta kepada dinas Inspektorat Sarolangun untuk turun lansung ke lapangan, guna mengaudit lansung terhadap dana DD dan P2DK ke 20 desa yang dimaksud, ia juga menilai dinas Inspektorat terkesan kurang serius dalam menindaki permasalah Sejumlah dana di Desa.

“Kami meminta dinas Inspektorat harus turun dan mengaudit DD dan P2DK 20 Desa yang kami maksud, kami juga meminta klarifikasi kepada dinas PMD Sarolangun, sebagai leding sektor pembinaan DD, P2DK dan dana Provinsi tahun 2018-2019 ini, kami juga menduga adanya unsur KKN pada pengaliran dan yang masuk ke Desa-Desa,” ungkapnya dalam orasi

Terpisah, Arip Ampera, Asisten 1 pemerintahan Sarolangun menanggapi dengan baik terkait permasalahan yang disampaikan oleh AMPS, namun untuk menindak lanjuti deretan tuntutan tersebut ia meminta AMPS membawa data lengkap permasalahan yang terjadi sebenarnya dilapangan, menurutnya dengan data tersebut barulah persoalan tersebut bisa diselesaikan secara duduk bersama.

“Kami minta data tuntutan mereka, agar bisa kita kompirmasi kepada PMD dan Inpektorat untuk ditindak lanjuti, dikarenakan tadi data yang mereka anggap adanya penyimpangan terhadap DD dan P2DK cuma baru satu Desa, sedangkan yang lainnya belum mereka bawa,” jelasnya

“Akan di tindaklajuti jika sudah ada data, karena takutnya nanti timbul pitnah, untuk itu kita beri waktu satu minggu ini untuk lengkapi data tersebut,” pungkasnya

Reporter : Rayan Arpandi
Editor : Ahmad Pudaili

Komentar

News Feed