Sarolangun – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliasi Mahasiswa Sarolangun Bersatu (AMSB), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Sarolangun (GMS) Persatuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Batang Asai (PMPB) datangi kantor DPRD Sarolangun bertujuan menuntut pertanggungjawaban dewan karena dinilai telah mematikan pembangunan daerah dengan tidak mengesahkan APBD-P 2018.
Aksi yang dimulai dipersimpangan lampu merah sekitar pukul 11.00 Wib itu, menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang kondisi daerah hari ini, dan mereka juga menyampaikan bahwa gerakan yang mereka ambil adalah bentuk rasa peduli terhadap kepentingan masyarakat dan Daerah secara utuh.
Usai dari sana, puluhan mahasiswa langusung bergerak ke gedung dewan Sarolangun pukul 13.00 Wib, untuk meminta kejelasan terkait persoalan dibalik gagal disahkannya anggaran APBD-P kabupaten Sarolangun 2018.
“Kita datang kesini meminta kejelasan dengan bapak-bapak yang terhormat di DPRD Sarolangun ini untuk memberi jawaban dan menjelaskan alasan, kenapa tidak disahkan APBD-P Sarolangun,” ujar Alamsyah, dari perwakilan PMII saat berorasi, Selasa ( 30/10/2018 )
Tak lama melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sarolangun, mahasiswa disambut Sekretaris Dewan untuk berdialog bersama Ketua DPRD, para mahasiswa berdiolog lansung dengan ketua DPRD Sarolangun, M. Syaihu yang didampingi Supratman dan Mulyadi.
Setiap perwakilan mahasiwa dari beberapa organisasi diminta memberikan pertanyaan. Dari setiap pertanyaan mahasiswa tersebut, semuanya mengarahkan mengapa gagalnya pengesahan APBD-P Sarolangun 2018. “Kami hanya butuh jawaban yang kongkrit, kenapa tidak disahkan,” tanya Ilham Ketum HMI Sarolangun.
Sementara, Ketua PMII Sarolangun, Khadafi menegaskan bahwa organisasi PMII tetap melakukan aksi apabila tidak ada jawaban yang bisa diterima.
“Kita butuh jawaban yang realistis, bukan saling menyalahkan dengan eksekutif, dari tadi pihak legislatif hanya menyalahkan eksekutif, seharusnya eksekutif dan legislatif itu harus meninggalkan ego lembaga, demi kepentingan masyarakat Sarolangun,” ungkap Khadafi usai keluar dari acara diskusi dengan pihak DPRD Sarolangun
Sementara, Ketua GMS, Hadrel Walid menyesalkan apa yang diutarakan pihak Legislatif, karena setiap jawaban yang diberikan selalu menyalahkan Eksekutif.
”Kami sebagai masyarakat, hanya ingin jika sudah bicara persoalan rakyat tinggalkan persoalan apapun masalah ego dan kepentingan pribadi, kasihan masyarakat, kemudian kami juga tidak mau rumah suci rakyat ini di nodai oleh orang orang yang tidak tulus membela kepentingan masyarakat” terang Walid
Dia juga mengingatkan bahwa persoalan gagalnya APBDP ada dugaan kepentingan oknum Dewan yang tidak putus dengan pihak eksekutif, ”Daerah kita ini sudah di pantau KPK, artinya kalau sudah di pantau jangan main main, kami menduga ada transaksional yang tidak putus, untuk itu kami mengharapkan masalah seperti ini jangan terulang lagi. Cukup satu kali,” katanya Menegaskan.
Ketua DPRD Sarolangun, M. Syaihu menegaskan bahwa gagalnya APBD-P disahkan dikarenakan pihak eksekutif tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini mengirim laporan keuangan sebelum pengesehan APBD-P dilakukan.
“Kita harus tau siapa yang salah dan siapa yang benar, kalau kami di DPRD yang salah, terus yang benar siapa. Adek-adek mahasiswa harus tau apa titik permasalahan yang sebenarnya, sudah kita layangkan surat ke eksekutif untuk mengirim laporan keuangan biar kita tau sebelum pengesahan APBDP, tapi itu tidak dilakukan, jadi sekarang siapa yang salah,” jawab Syaihu menjawab pertanyaan mahasiswa.
Meskipun, sempat terjadi adu argument dan saling membantah saat menyampaikan pertanyaan antara mahasiswa dan pihak Dewan, namun proses diskusi berjalan dengan aman, diskusi mahasiswa dan dewan juga mendapat penjagaan ketat dari Pihak kepolisian Polres Sarolangun, TNI dan Sat-Pol PP kabupaten Sarolangun.
Penulis : Rayan Arpandi
Editor Ahmad Pudaili
Komentar