oleh

APBD-P Tak Diketok, IWO Sarolangun Gelar Diskusi Publik

Share

Sarolangun – Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sarolangun, menggelar diskusi publik di sekretariat IWO Sarolangun, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, kabupaten Sarolangun, Kamis (25/10/2018) sekitar pukul 10.30 wib.

Diskusi publik ini mengangkat tema “SAROLANGUN RIWAYATMU KINI”, yang difokuskan pada pembahasan mengenai kegagalan pembahasan dan pengesahan APBD-Perubahan Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2018.

Kegiatan itu dihadiri Kejari Sarolangun Ikhwan Nul Hakim, SH, Danramil Sarolangun Mayor CHB Mentomeri, Dewan Etik IWO Daryanto, Paradil Iwel, Hadinata Damanik, Ketua IWO Husnil Aqili, Wakil Ketua IWO Warsun Arbain beserta jajaran pengurus, dan OKP.

Agenda diskusi publik ini dipandu oleh Dewan Etik IWO Daryanto, dengan mengharapkan ada hasil yang didapatkan mengenai kegagalan pengesahan APBD Perubahan.

Kejari Sarolangun, Ikhwan Nul Hakim, yang juga salah satu dewan kehormatan IWO Sarolangun, mengatakan, Pejabat yang berkepentingan itu tidak pernah tahu tupoksinya masing-masing, padahal sudah jelas prosedurnya sesuai peraturan. Kenapa tidak dilaksanakan itu, baik itu prosedur bagi para yang mengundurkan diri ataupun yang pindah partai.

“Pengusulan hari rabu ada surat wabup untuk PAW, dan itu beredar. Padahal aturannya yang harus menandatangani adalah Bupati, sehingga tidak jadi dengan sendirinya. Namun, SK nya tetap keluar setelah beberapa hari dari peltu gubernur jambi,” katanya.

“Ini adalah persoalan masyarakat banyak, hajat untuk orang banyak. Saat saya tanya kepada anggota dewan kenapa tidak disahkan, jawab dewan tidak ada yang logis, semuanya jawab tidak tahu,” tambahnya

Ia juga menegaskan, bahwa akibat APBD-P yang tidak disahkan, perusahaan yang seharusnya dapat proyek akhirnya tidak, pekerjanya juga tidak dapat. “Itu dampak secara ekonomi dan sosial, opd tidak dapat lagi perjalanan dinas lagi. Termasuk juga anggaran untuk media di bagian humas. Bahkan saya juga demikian rumah dinas kejari,” ungkapnya

Sementara itu Ketua KNPI JB Martin, mengatakan sangat prihatin melihat kondisi anggota legislatif Sarolangun, yang seharusnya di masa akhir jabatannya memberikan yang terbaik. Bahwa para legislatif hanya memikirkan haknya yang memiliki gaji lebih dari 35 juta sebulan, namun kewajibannya tidak dilaksanakan.

“Kondisi ekonomi sekarang sulit, semua harga naik, bbm naik, dolar naik. Justru apbd p inilah yang membantu ekonomi rakyat. Harapannya kedepan anggota dprd harus bekerja lebih baik lagi, Dewan yang benar-benar memperhatikan rakyat. Maka, 2019 ganti dewan layak diperjuangkan,” katanya.

Salah satu perwakilan OPD dari Dinas Kesehatan dalam kesempatan diskusi mengatakan soal APBD Perubahan mengaku sangat kecewa karena banyak program yang menyentuh masyarakat tidak terealisasi.

“Kami sudah berusaha mengusulkan ke bappeda, tapi tidak tahu jadinya seperti ini. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kami selaku OPD sangat kecewa, karena untuk pelayanan tentunya sangat berdampak,” singkatnya

Penulis : Rayan Arpandi
Editor : Ahmad Pudaili

Komentar

News Feed