oleh

AQUR Tantang Kepala OPD Pemkab Bungo

Share

Icon Infrastruktur Oke, Namun Non Fisik Lebih Penting, Butuh Kepala OPD yang Tangguh

Muara Bungo – Partai Demokrat sebagai partai politik mitra pemerintah dan penyeimbang di parlemen, memandang Kabupaten Bungo butuh beberapa icon sebagai identitas yang dikenal masyarakat secara luas, termasuk masyarakat di luar Bungo.

Dalam hal ini, DPC Demokrat Kabupaten Bungo menilai bahwa icon itu tidak sebatas fisik atau infrastruktur, tetapi dalam makna yang sangat luas, diantaranya icon dalam bidang non fisik dan kesejahteraan.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Bungo, Abdul Qodir Umar (AQUR) mengatakan, sebagai mitra pemerintah Demokrat selalu berpikir dan berjuang dalam memberikan konstribusi nyata kepada Pemerintah Kabupaten Bungo. Khusus icon unggulan itu, AQUR memberikan beberapa pandangan dan inventarisir program pembangunan.

Bidang pertanian, sebut AQUR yang merupakan salah satu putra kebanggaan Dusun Tanah Periuk, sangat strategis menjadi icon dan nantinya akan menciptakan nama harum Negeri Bungo tercinta.

Dia menilai potensi sawah di Negeri Langkah Serentak Limbai Seayun sangat tepat dimaksimalkan untuk kemajuan dan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Kongkritnya, AQUR mengusulkan agar potensi sawah tanah hujan dan sawah kering (ladang) bisa menghasilkan padi sebanyak mungkin, sehingga dengan kalkulasi yang tepat berbanding dengan kebutuhan beras masyarakat Bungo dan beberapa kabupaten tetangga, produksi padi bungo surplus. Atau setidaknya, beras Bungo mencukupi kebutuhan sendiri.

“Kan kita punya potensi sawah, tenaga penyuluh, alsintan, pupuk dan perangkat pendukung lainnya. Disaat daerah lain surplus, mengapa kita tidak bisa. Bila satu objek ini Bungo mampu swasembada, maka ini akan menjadi icon secara regional bahkan nasional. Tak sebatas padi, ada juga sayur mayur dan lainnya ,” sebut AQUR.

Kemudian di bidang perikanan dan peternakan, sambung AQUR, ini juga memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan hasil produksi. Mengacu rasio kebutuhan masyarakat dan besaran produksi ikan dan ternak, Bungo masih memasoknya dari luar. Dengan demikian, sama seperti beras, uang kita tersedot untuk daerah lain, sehingga Kabupaten Bungo hanya menjadi market atau tempat jual beli.

“Kalau rasio kebutuhan lebih besar dari produksi, maka kita hanya bertindak sebagai pasar, sementara peredaran uang berada di luar Bungo, sesuai asal produk tersebut. Kita hanya membuat kaya daerah lain,” jelasnya.

Potensi perikanan dan peternakan ini bukan hanya dari potensi, tetapi dengan sifat konsumtif masyarakat Bungo serta didukung letak geografis Bungo di daerah perlintasan di Sumatera, tentu hasil produksi itu tidak akan sulit dipasarkan.

“Mampukah leading sektor perikanan dan peternakan merealisasikan cita-cita ini? Jawabannya ada pada Organisasi Perangkat Dearah (OPD) itu sendiri. Bila mengacu pada pengalaman terdahulu, peternakan dan perikanan kita belum mampu mencukupi kebutuhan Bungo sendiri, dan sangat jauh dari surplus,” sebut AQUR.

Di bidang wisata, ternyata Kabupaten Bungo belum mampu menciptakan icon wisata, dimana tempat wisata di Bungo belum mampu menyedot pengunjung secara maksimal di internal Bungo, apalagi pengunjung eksternal. Ini merupakan tugas leading sektor terkait untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ada.

“Ada air terjun, sungai, kolam, goa, cagar budaya dan lain sebagainya, tapi tingkat pengunjungnya sepi,” jelasnya.

AQUR menantang para Kepala OPD untuk membantu kepala daerah dalam merealisasikan cita-cita kemajuan dan kesejahtraan. “Yang punya kementerian di Pemerintah Pusat adalah OPD. Kita kepingin OPD lebih getol, ulet dan tangguh untuk mendapatkan suntikan dana, agar referensi icon ini bisa tercapai. Bila ada channel di kementerian, ngan rasa Bupati akan bersedia memberikan izin berangkat untuk melobi dana pusat itu,” beber AQUR.

Prestasi OPD merupakan bentuk kesuksesan kepala daerah. Disisi kinerja, OPD yang mampu berbuat maksimal akan mendapatkan nilai cumlaude dan amal ibadah (amal jariyah) di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebaliknya, OPD yang “melempam”, akan mendapatkan raport merah dan mengganggu kesuksesan kepala daerah dalam program pembangunannya.

Reporter : Ahmad Pudaili

Komentar

News Feed